INFO & NEWS

BERAPE LUASNYA KABUPATEN KAPUAS HULU  INI….

Tahukah anda berapa luas Kabupaten Kapuas Hulu di Prov. Kalbar?

Jika dilihat dari peta Kalimantan, maka Putussibau sebagai ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, persis sekali di tengah-tengah pulau Kalimantan, maka disebut Heart of Borneo. Kabupaten ini  berpenduduk kurang lebih 227.067 jiwa  (data 2011); dengan luas 29.842 km2, merupakan kabupten terluas di Kalimantan (20,3 % dari luas provinsi Kalbar). Provinsi Kalbar sendiri mempunya 14 daerah tingkat 2. Jadi lebih seperlima nya adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

Coba chek berapa perbandingan luasnya dibawah ini :

 

No Provinsi  Luas Wilayah Perbandingan luas ke Kapuas Hulu
1 DKI                       664 km2 = 44,9 kali
2 DIY                   3.186 km2 = 9,4 kali
3 Prov. Bali                   5.663 km2 = 5,3 kali
4 Banten                   8.651 km2 = 3,4 kali
5 Gorontalo                 12.215 km2 = 2,4 kali
6 Sulut                 15.273 km2 = 2,0 kali
7 Sulbar                 16.796 km2 = 1,8 kali
8 Babel                 16.171 km2 = 1,8 kali
9 NTB                 20.153 km2 = 1,5 kali
10 Bengkulu                 19.789 km2 = 1,5 kali

 

 

LAHAN PERKEBUNAN : BPN DAN BKPM DIMINTA RUMUSKAN ATURAN BERSAMA  
15 Juni 2012 – 09:51:21 | Unit Kerja : Kantor Direksi | by : marihot | views : 198
Last update : 15 Juni 2012 – 21:13:34

JAKARTA: Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang baru diminta segera merumuskan aturan pertanahan dan aturan investasi.

Menurut  M.P. Tumanggor, Komisaris PT Wilmar Indonesia, jika aturan soal lahan tidak jelas dan kepastian hukum bagi pemilik hak guna usaha (HGU) tegas, banyak pengusaha perkebunan nasional yang melakukan investasi di Benua Afrika.

“Kepala BPN [Hendarman Supandji) dan Kepala BKPM [Chatib Basri) harus segera duduk bersama merumuskan aturan pertanahan dan aturan investasi. Dasar hukum hak ulayat harus jelas. Kepastian hukum bagi pemilik HGU harus tegas dan jelas,” tegasnya kepada Bisnis, Kamis 14 Juni 2012.

Dia menjelaskan akhir-akhir ini sepertinya pengusaha perkebunan selalu disalahkan dan dianggap tidak promasyarakat, serta menyerobot lahan, dan lain-lain.

Padahal, menurutnya, seharusnya jika telah mendapatkan HGU, berarti sudah mempunyai hak mengelola lahan kebun yang memiliki kekuatan hukum.

Tumanggor menjelaskan pengusaha perkebunan menyambut baik Kepala BPN yang akan memetakan permasalahan tanah yang ada di Indonesia guna menuntaskan semua permasalahan.

“Jika hal itu tidak segera dituntaskan, semakin banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berinvestasi ke Afrika,” ungkapnya.

Dia menambahkan investasi di Afrika itu tentunya terkait dengan kemungkinan kepastian hukum yang lebih baik daripada di Indonesia.

Hal itu, menurutnya, sangat disayangkan jika benar-benar terjadi karena lahan di Indonesia masih luas, sedangkan tenaga kerja banyak yang menganggur.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian kita semua, bagaiman agar peluan investasi yang begitu besar di Indonesia benar-benar harus menarik bagi investor domestik,” tegasnya. (bas)

http://www.bisnis.com/articles/lahan-perkebunan-bpn-and-bkpm-diminta-rumuskan-aturan-bersama

Monitoring Permasalahan Perbatasan Indonesia – Malaysia

http://wapresri.go.id/index/preview/setpolitik/1906

Senin, 28 Nopember 2011

Monitoring Permasalahan Perbatasan Indonesia – Malaysia

Pemantauan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Asisten Deputi Seswapres Bidang Hubungan Internasional (Asdep HI), Deputi Seswapres Bidang Politik, menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Perkembangan di Perbatasan Indonesia-Malaysia pada tanggal 23-26 November 2011 di Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak Malaysia.

Tim monitoring yang dipimpin Asdep HI, Ramli Kurtianto, menemukan fakta bahwa persoalan perbatasan bersifat intermestik (internasional domestik), yang menyangkut masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya.  Tim merekomendasikan kepada Pimpinan hal-hal yang seyogianya menjadi prioritas untuk dilakukan, dimulai dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk membuka isolasi; pemberdayaan masyarakat lokal melalui program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM); serta pengentasan kemiskinan. Di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, terdapat lima titik kawasan yang perlu adanya perimbangan, yaitu: Temajok (Tanjung Datu) – Sematan, Aruk – Biawak, Jagoi Babang – Serikin, Entikong – Tebedu, dan Nanga Badau – Lubuk Antu.

Mengacu dari hasil Monitoring dan Evaluasi dan dalam rangka menjawab agresifitas dan keseriusan Malaysia di kawasan perbatasan, terdapat setidaknya tiga hal yang menjadi konklusi analisis yaitu: pertama, mengoptimalkan keberadaan Entikong sebagai salah satu economic hub dengan memperkuat sarana infrastruktur dan kapasitas sosial ekonomi; kedua, mengupayakan beberapa titik di wilayah terpisah (Nanga Badau, Aruk, Jagoi Babang, dan Tanjung Datu) untuk memiliki sarana dan kesiapan infrastruktur seperti yang ada di Entikong, dan; ketiga, mengupayakan pembangunan sarana jalan dan penerangan yang menghubungkan secara linear wilayah-wilayah tersebut hingga membentang ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur. (Asdep HI).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s